Perubahan Kebijakan Penyaluran PUPUK BERSUBSIDI dalam PERMENTAN 10 Tahun 2022

813

DPKP Brebes – Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian terdapat beberapa perubahan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi yang perlu diperhatikan. Kini Penyaluran pupuk bersubsidi diperuntukkan terbatas pada komoditas 9 komoditas yakni: Padi, Jagung, Kedelai, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, Kopi, Tebu dan Kakao dengan luasan lahan garapan maksimal 2 Ha. Pemilihan prioritas 9 komoditas tersebut berdasarkan kebutuhan pangan pokok dan komoditas berdampak terhadap inflasi (komoditas strategis pertanian). Selain komoditas tersebut tidak mendapatkan alokasi pupuk bersibsidi. Selain juga mengatur tentang jenis pupuk yang disalurkan hanya 2 jenis yaitu Urea dan NPK dengan pertimbangan pupuk tersebut mengandung unsur hara makro esensial yang menjadi pembatas pertumbuhan tanaman serta efisiensi pemupukan, penyederhanaan rantai pasok dan penyaluran (sebelumnya ada 6 jenis: Urea, NPK, SP-36, ZA, Organik)

Selain perubahan komoditas dan jenis pupuk, mekanisme penetapan alokasi pupuk bersubsidi juga mengalami perubahan. Mekanismenya diawali dengan (1) penetapan pagu anggaran subsidi di Kementerian Keuangan; (2) Penetatan alokasi per provinsi melalui Kepmentan; (3) SK Gubernur alokasi tingkat Kabupaten/Kota; (4) SK Bupati/Walikota alokasi tingkat kecamatan per petani yang menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi per petani (by NIK by address). Jadi perbedaannya adalah dulu menggunakan mekanisme bottom up, kini menggunakan mekanisme top down dengan pertimbangan ketersediaan anggaran, proporsi luas lahan spasial serta database petani dalam simluhtan.

Pada alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan: (1) data spasial lahan petani; (2) usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui e-RDKK; (3) Alokasi pupuk bersubsidi kabupaten/kota oleh gubernur. Alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten/kota dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis pupuk, jumlah, cpcl serta sebaran bulanan. Permentan 10 Tahun 2022 juga mengatur tentang realokasi penyaluran pupuk bersubsidi mulai tingkat pusat, provinsi s.d kabupaten. Pada tingkat kabupaten, realokasi tiap-tiap kecamatan dapat dilakukan sesuai kebutuhan selagi tidak melebihi kuota tingkat kabupaten